Buku
Masyarakat warga dan pergulatan demokrasi
Dalam Bab I "Masyarakat Warga dan Kebebasan", delapan tulisan lainnya mendeskripsi dan membahas kasus-kasus perjuangan menegakkan masyarakat madani (masyarakat warga) di Indonesia. Apa yang sudah terjadi dan masih terus berkembang disebabkan oleh belum mantapnya sistem politik bangsa Indonesia (Sulastomo), kebebasan informasi sebagai prasyarat sebuah masyarakat yang cerdas dan demokratis (Franz Magnis-Suseno SJ), dan mendudukkan posisi militer sebagai bagian dari kekuasaan (A. Hasnan Habib); masalah kebijakan luar negeri (C.P.F. Luhulima), dan masih lemahnya posisi perempuan memperoleh hak-hak dasarnya di depan pria (Chusnul Mar'iyah). Kasus-kasus di atas diberi kerangka oleh Daniel Dhakidae yang menelaah secara kritis gerakan dan pergulatan masyarakat warga sebagai perjuangan mengem- bangkan demokrasi di Indonesia, khususnya selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru. Delapan tulisan di atas dilengkapi tulisan tentang hakikat ilmu pengetahuan yang senantiasa terbuka pada gugatan dan penyangsian (Karlina Leksono- Supelli), dan peranan ilmu sosiologi mendeskripsi dan men- jelaskan perkembangan masyarakat (Selo Soemardjan). Bab II "Dari Ekonomi Rakyat ke Ekonomi Kerakyatan" hanya terdiri atas dua artikel. Jumlah itu disengaja, sebab dalam kaitan pengembangan masyarakat yang demokratis, penting tergambar bagaimana kekuatan rakyat diberi ruang untuk berkembang. Salah satunya adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, yang selama 30 tahun lebih sering dikatakan tertinggal oleh kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada konglomerasi (Revrisond Baswir). Mohamad Sadli, salah seorang penggagas dan pengembang sistem ekonomi Orde Baru, menjelaskan bagaimana media massa (Kompas) misalnya, lewat panel ahli ekonomi sejak tahun 1983 berupaya ikut serta mendukung secara kritis kebijakan ekonomi pemerintah. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi Bab III, terdiri atas tiga artikel, memberi gambaran masa depan Indonesia terutama di bidang politik dan kebudayaan. Pendidikan terus-menerus perlu diperbaharui demi pening- katan daya fungsionalnya (Daoed JOESOEF). Dan tidak kalah penting bagaimana dalam bidang politik-sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945-bangsa dan rakyat Indonesia belum selesai dengan masalah hubungan agama dan politik. Perlu ditemukan satu model hubungan antaragama (Th. Sumarthana), dan kreativitas sebagai bangsa-negara Indonesia untuk mempertemukan jalan lurus agama-agama dan jalan lurus politik (Mochtar Pabottingi).
Tidak tersedia versi lain